Namun alasan teknis itu dinilai tak menyentuh akar persoalan. Pedagang menuntut pemerintah mengutamakan kondisi sosial ekonomi, bukan sekadar administratif.
Dari informasi yang dihimpun, lokasi Pasar Cekkeng tersebut juga diklaim milik masyarakat bukan milik pemerintah daerah.
“Lagi pula lahan ini merupakan milik masyarakat, bukan milik pemerintah daerah, kemudian selama ini masyarakat juga taat bayar pajak ke pemerintah,” jelas salah satu pedagang yang enggan disebut namanya.
Aksi hari ini adalah sinyal dari kebijakan tanpa partisipasi rakyat akan dibalas perlawanan di jalan. Blokade jalan ini bukan sekadar protes relokasi, tapi bentuk frustrasi terhadap model pembangunan yang mengabaikan suara kelas bawah.
Pemerintah diminta berpikir ulang. Penundaan bukan solusi jika arah kebijakan tetap buta terhadap realitas. (Sabir)
