PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR — Dinamika politik di ruang sidang parlemen kembali memicu ketegangan di tingkat akar rumput (grassroots). Insiden “mikrofon bocor” yang melibatkan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dan Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam Rapat Paripurna baru-baru ini berbuntut panjang.
Momen ikonik ketika Dasco berbisik mengenai yel-yel “Hidup Jokowi” kini memantik reaksi keras dari daerah. Dewan Pimpinan Cabang Barisan Relawan Jalan Perubahan (DPC BaraJP) Kota Makassar secara resmi melayangkan kritik dan menuntut klarifikasi terbuka terkait substansi serta etika politik di balik pernyataan politisi senior Partai Gerindra tersebut.
Friksi di Masa Transisi Nasional
Bagi sejumlah pengamat ekonometrika politik dan tata negara, insiden dalam sidang formal tersebut melampaui sekadar urusan penertiban forum (parliamentary order). Di tengah masa transisi kepemimpinan Nasional, gestur politik sekecil apa pun dari pimpinan parlemen kerap dibaca sebagai sinyal pergeseran pendulum kekuasaan atau friksi laten antar-faksi politik.
Ketua DPC BaraJP Kota Makassar, Nasrun, menegaskan bahwa DPR RI sebagai lembaga tinggi negara dan simbol inklusivitas demokrasi seharusnya steril dari sentimen politik pragmatis yang berpotensi memecah belah simpul relawan.
”Kami mempertanyakan apa urgensi dan substansi dari ucapan tersebut di forum resmi paripurna”
Joko Widodo adalah Presiden ke-7 RI yang sah dan telah meletakkan fondasi pembangunan Nasional yang kuat. Meneriakkan yel-yel apresiasi terhadap seorang tokoh bangsa bukanlah sebuah pelanggaran konstitusi, melainkan ekspresi politik yang wajar selama tidak mengganggu ketertiban sidang,” ujar Nasrun dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/5/2026).
Nasrun menilai, sentilan atau pembatasan terhadap ekspresi publik yang bernada apresiatif terhadap Jokowi justru dapat memicu misinterpretasi yang tidak perlu di tingkat bawah, terutama di saat stabilitas politik sangat dibutuhkan untuk mengawal kontinuitas pembangunan.
