“Program mulia Presiden jangan sampai dijadikan alasan untuk mengesampingkan aturan. Legalitas bangunan, sanitasi, hingga ruang terbuka hijau harus tetap dipenuhi. Jika dapur dibangun tanpa standar yang jelas, maka kualitas dan keamanan makanan tentu menjadi pertanyaan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Wandy juga menawarkan solusi konkret melalui dukungan teknologi dari GMP Elang Timur guna membantu pengawasan program MBG agar lebih modern dan akuntabel.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya siap memberikan hibah aplikasi monitoring MBG secara gratis yang dapat digunakan untuk memantau aktivitas setiap dapur secara digital dan terbuka. Sistem tersebut disebut mampu membantu pengawasan distribusi makanan, kualitas layanan, hingga pelaporan anggaran secara terintegrasi.
Tidak hanya itu, Wandy turut mengusulkan transformasi sistem MBG dari model dapur terpusat menjadi skema kartu gizi digital bagi siswa penerima manfaat. Melalui sistem tersebut, siswa nantinya dapat membeli makanan bergizi secara langsung di UMKM atau warung lokal yang telah terdaftar.
Menurutnya, skema kartu digital akan jauh lebih efisien dibandingkan mempertahankan sistem birokrasi besar yang membutuhkan puluhan ribu tenaga kerja operasional.
“Jika anggaran yang selama ini habis untuk biaya birokrasi dan gaji 38 ribu karyawan dialihkan langsung kepada siswa melalui kartu digital, maka kualitas gizi anak akan lebih maksimal. Selain itu, uang negara langsung berputar ke UMKM lokal dan tidak terpusat pada vendor-vendor besar,” jelasnya.
Ia juga menilai sistem kartu digital mampu mengurangi potensi pemborosan makanan atau food waste karena siswa dapat memilih menu sesuai kebutuhan dan selera mereka.
Menutup pernyataannya, Wandy Roesandy mendesak DPRD Kota Makassar untuk melakukan audit investigatif terhadap legalitas dapur MBG, efektivitas sumber daya manusia SPPG, serta transparansi penggunaan anggaran program.
GMP Elang Timur, kata dia, berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar benar-benar berjalan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan kualitas gizi anak bangsa tanpa dicederai praktik maladministrasi, pemborosan anggaran, maupun ketertutupan informasi publik. (*/And)
