Lebih mengkhawatirkan lagi, penggunaan aplikasi Smart Office yang memantau pergerakan pegawai melalui gawai pribadi menimbulkan kesan bahwa pemerintah lebih fokus pada pengawasan ketimbang membangun kepercayaan. ASN diposisikan seolah-olah harus diawasi setiap saat, bukan didorong untuk bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Ini bukan transformasi digital, melainkan digitalisasi yang miskin perspektif.
Kebijakan publik seharusnya tidak lahir dari logika parsial. Ia harus menyentuh seluruh ekosistem yang terdampak. Ketika sektor pendidikan diabaikan, maka kebijakan WFA ini layak disebut sebagai langkah tambal sulam—tidak utuh, tidak terintegrasi, dan jauh dari kata solutif.
Pemprov Sulsel perlu berhenti menjual jargon inovasi jika implementasinya justru menimbulkan kontradiksi di lapangan. Jika memang serius ingin menekan mobilitas dan konsumsi BBM, maka kebijakan harus berani menyasar akar persoalan, bukan sekadar kosmetik kebijakan yang terlihat modern.
Tanpa evaluasi menyeluruh, Smart Office hanya akan menjadi simbol kegagalan: program yang dipaksakan terlihat maju, tetapi justru memperlihatkan betapa kebijakan publik bisa kehilangan akal sehat ketika tidak berpijak pada kenyataan.
