PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR - Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers untuk merilis kinerja bvAPBN regional Sulawesi Selatan periode hingga 31 Agustus 2023 yang diselenggarakan pada hari Rabu, 27 September 2023 di Hotel Claro Makassar, dan via Live Youtube melalui tautan s.id/APBNSulsel2023.
Tampil sebagai Pemateri dalam kegiatan ini :
1. Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulsel/Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulsel, Supendi
2. Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Arridel Mindra
3. Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Kanwil DJBC Sulbagsel, Ibu Eva Arifah Aliyah
4. Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum danInformasi, Kanwil DJKN Sulseltrabar, Sudirman
Perkembangan Ekonomi Regional Sulawesi Selatan
Berdasarkan release BPS Sulawesi Selatan, Perekonomian Sulawesi Selatan berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Triwulan II-2023 mencapai Rp 165,05 Triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 94,90 Triliun. Ekonomi Sulawesi Selatan Triwulan II-2023 terhadap Triwulan II-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,00% (yoy). Pertumbuhan YoY secara kumulatif sedikit di atas nasional.
Inflasi-Inflasi Agustus 2023 di gabungan 5 kota IHK (Makassar, Palopo, Parepare, Watampone dan Bulukumba) di Sulsel mengalami deflasi sebesar -0,08%. Adapun komoditas dominan yang memberikan andil/sumbangan terhadap inflasi yakni Bensin, Beras, Rokok Kretek Filter, dan Angkutan Dalam Kota.
Nilai Tukar Petani-NTP Gabungan Provinsi Sulsel bulan Agustus 2023 sebesar 108,06 atau naik 0,56% dibandingkan dengan NTP sebelumnya. Perbaikan NTP didorong oleh kenaikan pada NTP Subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Subsektor Perikanan Tangkap. Secara keseluruhan, Tren NTP selama tahun 2023 secara konsisten mengalami peningkatan.
APBN Sulsel
Pendapatan Sulsel s.d. 31 Agustus 2023 mencapai Rp9,93Triliun atau 65,75% dari target, dan mengalami pertumbuhan sebesar 0,12% (yoy). Kinerja pendapatan Sulsel tetap solid dan positif dalam menjaga pemilihan ekonomi dan melindungi masyarakat.
Pajak
Target penerimaan Pajak untuk Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 sebesar Rp12,83 Triliun dengan kinerja Penerimaan Pajak s.d. 31Agustus 2023 mencapai Rp 8,1Triliun atau 65,50%. PPN mengalami pertumbuhan yang cukup siginifikan sebesar 27,2%, dengan realisasi sebesar Rp 3,25 Triliun dari target Rp 5,81 Triliun, yang disebabkan oleh efek pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, peningkatan harga komiditas dan penyesuaian Tarif PPN 11%.
PPh 21 meningkat seiring dengan meningkatnya penerimaan masa (Upah dan Gaji) dari Wajib Pajak Sektor Jasa Keuangan utamanya Perbankan. Kinerja PPh Badan yang tumbuh baik sebesar 9,4% ditopang oleh tingginya penerimaan dari setoran masa Sektor Perdagangan dan Pertambangan.
Untuk PPh Final tumbuh negatif yang cukup besar sebesar -63,0%, dikarenakan tidak ada lagi penerimaan yang bersumber Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
Program PSA Merdeka 78
Kanwil DJP Sulselbartra meluncurkan Program Pengurangan Sanksi Administrasi 9 PSA Merdeka 78 dalam rangka momentum HUT Kemerdekaan RI untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. Adapun program PSA ini merupakan pengurangan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Program ini mulai berlaku dari 17 Agustus 2023 s.d. 31 Januari 2024. Wajib Pajak dapat memilih untuk kategori program PSA, yaitu Super, Spesial dan Standar.
Untuk kategori Super, WP diberikan PSA sebesar 78% dari nilai sanksi administrasi, yang mengajukan permohonan PSA maksimal 60 hari sejak tanggal ketetapan diterbitkan. Untuk kategori Spesial, WP diberikan PSA sebesar 64% dari nilai sanksi administrasi, yang mengajukan permohonan PSA maksimal 90 hari sejak tanggal ketetapan diterbitkan. Dan untuk kategori Standar, WP diberikan PSA sebesar 45% dari nilai sanksi administrasi, yang mengajukan permohonan PSA maksimal 90 hari sejak tanggal ketetapan diterbitkan.
Bea Cukai
Penerimaan Kepabeanan & Cukai Sulawesi Selatan s.d. 31 Agustus 2023 mencapai Rp 229,35 Miliar atau 73,37% dari target penerimaan tahun 2023. Peningkatan penerimaan bea dan cukai dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian tarif CHT dan peningkatan produksi kakao ekspor, kontribusi Palm Kernel Shell serta realisasi impor gula.
Penerimaan cukai mencapai Rp 72,35 Miliar yang dipengaruhi adanya penyesuaian tarif CHT sebesar 10% dan MMEA pada Agustus 2023 yang mengalami growth sebesar 52,27% (YoY). Selain itu Munculnya dua entitas baru pada Sentra Industri Hasil Tembakau Soppeng memberikan harapan positif untuk pertumbuhan penerimaan cukai HT.
Bea Masuk masih mencatat realisasi yang cukup tinggi sejak periode bulan lalu, yang saat ini mencapai Rp 133,98 Miliar. Komoditi raw sugar menyumbang hingga Rp 14,68 Miliar pada bulan Agustus 2023, sedangkan kontribusi raw sugar mencapai 85,6% dari total penerimaan di bulan Agustus 2023 saja. Bahan penolong industri pertambangan dan ubin adalah komoditi lain yang berkontribusi di bulan Agustus 2023. Optimalisasi Audit Kepabeanan dan Cukai, s.d. Agustus 2023 menyumbang Rp 8,28 Miliar.
Kinerja PengawasanBea dan Cukai
Kinerja pengawasan dalam perlindungan masyarakat terkait tugas dan fungsi Bea dan Cukai antara lain berupa Pemusnahan Barang Hasil Penindakan.
Barang hasil penindakan yang dimusnahkan yaitu barang yang telah ditetapkan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) dan telah mendapatkan persetujuan pemusnahan dari Menteri Keuangan melalui KPKNL Makassar, berupa:
- 2.144.660 batang rokok berbagai merk ;
- 750,79 ltr Minuman Mengandung Etil Alkohol berbagai merk ;
- 862 paket barang kiriman pos berupa Sex Toys, Bibit Tanaman, Aksesoris, Obat-obatan dan lain sebagainya ;
- 12 paket barang bawaan penumpang berupa kosmetik, spare part dan lain sebagainya.
Perkiraan nilai barang dari keseluruhan hasil penindakan tersebut adalah sebesar Rp 2.885.900.800,- dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 1.791.227.225,-. Pemusnahan ini dilakukan secara simbolis di KPPBC TMP B Makassar dengan cara digiling/mixer dan selanjutnya pada hari yang sama secara keseluruhan dimusnahkan di lahan milik PT Maruki Internasional Indonesia dengan cara dibakar.
PNBP
Realisasi PNBP per 31 Agustus 2023 regional Sulawesi Selatan mencapai Rp 43,00 Miliar, atau 67,19% dari target Rp 64 Miliar dengan rincian : Pengelolaan BMN sebesar Rp 24,13Miliar, Pelaksanaan Lelang sebesar Rp18,48 Miliar dan Pengurusan Piutang Negara sebesar 0,38 Miliar.
Dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu (YoY) sebesar Rp 43,4 M, terdapat penurunan sebesar -1%, hal ini karena perpanjangan pemanfaatan aset dengan nilai besar telah terealisasi pada periode sebelumnya.
Kinerja Pengelolaan Kekayaan Negara
Pengamanan Aset eks BLBI berupa penguasaan fisik melalui Pemasangan Plang oleh Satgas BLBI diwakili dari unsur Bareskrim Polri dan Tim DJKN pada 31 Agustus 2023 di Kota Makassar atas aset eks bank beku operasi dengan total luas tanah 16,619 M2 dengan total nilai aset Rp162,3 M, yang ada di 3 lokasi yaitu :
- Aset eks. Bank Pesona Kriyadana, Jl. Urip Sumoharjo No. 55 B Makassar ;
- Aset eks. Bank Uppindo, Jl. Urip Sumoharjo, depan Bosowa/samping BPJS ;
- Aset eks. Bank Nusa Nasional, Jl. Hasanuddin No. 7 Makassar.
RealisasiBelanja
Belanja Negara Pemerintah Pusat s.d. 31 Agustus 2023 mencapai Rp 13,45 Triliun atau 55,12% dari pagu. Belanja K/L difokuskan untuk percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, penyaluran bansos, dan dukungan persiapan pelaksanaan pemilu. Kinerja APBN tetap solid, tumbuh positif dalam menjaga pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat.
Untuk Belanja Negara Regional Sulawesi Selatan, kinerja Belanja Pegawai sebesar Rp5,88Triliun atau 63,38% dari pagu sebesar Rp8,82 Triliun. Untuk kinerja Belanja Barang sebesar Rp5,37Triliun atau 53,41% dari pagu sebesar Rp9,68 Triliun. Selain digunakan untuk keperluan operasional satuan kerja K/L, anggaran Belanja Barang juga digunakan untuk :
- Pembangunan Jalan SabbangTallang-Sae (Akses Seko) Kabupaten Luwu Utara
- Rehabilitasi Jalan Ruas Koppe-Taccipi (Sumpang Labbu), Ruas Ujung-bts di Kabupaten Bone
- Paket Pembangunan Jalan Bua –Rantepao Kabupaten Toraja Utara
- Peningkatan Jalan Ruas Ujung-bts. Kabupaten Bone
- Peningkatan Jalan Koridor 1 (Satu) Harue-Salo Dua, Biroro-Tappalang, Harue-Balihuko di Kabupaten Enrekang.
- Paket Pekerjaan Peningkatan/Rekostruksi Jalan Koridor Ruas Masamba-Kambisa-Mario-Tolada, Jalan Kapidi-Tolada di KabupatenbLuwu Utara
- Pasar Tempe Sengkang di Kabupaten Wajo target 1 unit tercapai 63,26%;
- Pasar Bonto Bila-bila di Kabupaten Pangkep
- Rehabilitasi & Renovasi Prasarana Sekolah 21 unit tercapai 55%;
Untuk Kinerja Belanja Modal sebesar Rp 2,15 Triliun atau 37,85% dari pagu sebesar Rp 5,54 Triliun, yang digunakan antara lain untuk :
- Pembangunan Jalan Strategis Proyek Prioritas Nasional target 136 km tercapai 48 km
- Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan 11 km tercapai 52 km
- Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan 2905 km tercapai 688 km
- Pembangunan Jembatan Strategis Proyek Prioritas Nasional target 275 m tercapai 70 m
- Preservasi Jembatan (Padat Karya) target2007 m tercapai 946 m
- Penggantian Jembatan target 54 m tercapai 18 m
- Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya) target 8981 m tercapai 3380 m
- Pembangunan Bendungan Pamakulu target 1 unit tercapai 56,03%
- Daerah irigasi Baliase yang dibangun target 77 Km tercapai 18 Km
- Daerah Irigasi Saddang yang direhabilitasi target 20 Km tercapai 9 Km
- Daerah Irigasi Gilireng yang dibangun target 13 Km tercapai 4 Km
- Prasarana Perkeretaapian untuk Mendukung Pengoperasian Kereta Api Makassar-Pare Pare Antara Mandai-Palanro
Untuk Kinerja Belanja Sosial sebesar Rp57,59 Miliar atau 71,72% dari pagu Rp79,61 Miliar, yang digunakan antara lain untuk :
- Motor Roda 3 Kewirausahaan Untuk Penyandang Disabilitas
- Pengadaan Kursi Roda Elektrik
- Pengadaan Motor Roda Tiga Tahap 2 pada Sentra Wirajaya di Makassar Tahun Anggaran 2023
- Hearing Aid Untuk Disabilitas
- Pengadaan Kursi Roda Adaptif (Celebral Palsy)
- Pengadaan Motor ATV
Penyaluran KUR dan UMi
Penyaluran KUR per sektor usaha s.d. Agustus 2023 mencapai Rp 8,7 Triliun, mengalami minus growth sebesar -22,6%. Pertanian, Perburuan dan Kehutanan menjadi sektor usaha terbesar penyaluran KUR sebesar Rp 3,6 Triliun disusul sektor usaha Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp 3,2 Triliun.
Penyaluran UMi per sektor usaha s.d. Agustus 2023 mencapai Rp164,83 Miliar, mengalami growth 53,85%. Perdagangan Besar dan Eceran menjadi sektor usaha terbesar penyaluran UMi sebesar Rp 163,10 Miliar disusul sektor usaha Pertanian, Perburuan dan Kehutanan sebesar Rp 1,02 Miliar.
Penutup
Pelemahan ekonomian global terus berlanjut akibatisu geopolitik, kontraksi manufaktur, volatilitas sektor keuangan, dan pelemahan harga komoditas. Untuk ekonomi Sulawesi Selatan masih terjaga solid ditandai denganneraca perdagangan yang kuat, aktivitas konsumsi yang bertumbuh, dan inflasi yang terkendali. APBN Anging Mammiritetap kuat seiring pendapatan negara yang terjaga positif dan kinerja belanja negara yang bertumbuh.
Potensi sektor ekonomi Sulawesi Selatan akan terus digali sekaligus mengoptimalkan belanja negara yang memberikan dampak besar kepada masyarakat. Dampak dinamika global terhadap ekonomi Sulawesi Selatan terus diantisipasi dan dimitigasi.Pemerintah Pusat dan Daerah mendorong percepatan belanja, baik belanja konsumsi maupun investasi dan belanja modal, agar dapat merangsang pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Secara garis besar, capaian yang diperoleh sampai dengan periode 31 Agustus 2023 masih menunjukkan tren yang positif. Diperlukan dukungan dan sinergi dari seluruh pihak untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja APBN pada periode berikutnya.
APBN terus diupayakan untuk berkontribusi nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui berbagai program prioritas saat ini (kesehatan, pendidikan, fasilitas publik, dan bantuan sosial).(*/Hdr)
