Kotak kosong menjadi alat menjaga status quo kekuasaan dengan cara memastikan tidak ada pasangan kandidat lain sebagai pesaing yang serius.
” Kemunculan kota kosong di Pilkada jelas menurunkan kualitas demokrasi, menurunkan tingkat partisipasi pemilih dan memperkuat oligarki politik ” ujar Ajiep.
Untuk mencegah munculnya kotak kosong di Pilkada Sulsel 2024, mendorong para ketua untuk mengusung kadernya untuk ikut bertarung.
Ajiep Padindang yang juga politisi Partai Golkar, jika Partai Golkar sebagai partai pemenang kedua di Sulsel, harusnya tidak ikut-ikutan dalam wacana kotak kosong atau kolom kosong dengan tidak mengusung kadernya di Pilgub. Padahal , partai berlambang pohon beringin ( dengan tidak menyebut nama ) memiliki banyak kader potensial untuk dicalonkan.
Kalau kolom kosong atau kotak kosong betul terjadi bukan hanya sekedar wacana di Pilgub Sulsel, maka itu akan mematikan kehidupan demokrasi dan menjadi bencana. Karena, ketika pemilihan Walikota Makassar yang lalu dimenangkan oleh kotak kosong.
Ajiep mengatakan, di era orde baru saja tidak mengenal adanya calon tunggal kepala daerah. Senantiasa dihindari dengan mencari figur calon pemimpin dari partai lain.
” Untuk menghindari adanya kotak kosong, sebaiknya para pimpinan parpol mengusung kader terbaiknya. Dan, perlu mengubah undang undang pemilu dengan menghilangkan ambang batas 20 persen kursi parpol yang bisa mengusung calon ” harap Ajiep.
Dikatakan, dari hasil kunjungannya ke sejumlah daerah, hingga Juli ini, masih ada sekitar 50 persen daerah kota/kabupaten yang belum membayar atau melunasi insentif para petugas pemilu presiden akibat kurangan ya anggaran. Jika anggaran untuk Pilkada dan Pilgub serentak mengalami hal serupa, maka dipastikan akan menghambat proses kinerja dari para petugas Pilkada dan Pilgub serentak di Sulsel tahun 2024. ( ab )
