“Kami berharap Pj Bupati tidak terjebak dalam politik praktis, dan alangkah baiknya fokus pada penyelesaian masalah daerah yang lebih mendesak.
HMI Enrekang juga mengimbau agar Pj Bupati lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap jalannya Pilkada. Mahmud menegaskan bahwa Pj Bupati harus menjaga netralitasnya dan fokus pada tugas utamanya sebagai penjabat bupati, yaitu menyelesaikan masalah daerah dan memastikan Pilkada berlangsung dengan aman dan lancar.
Kebijakan yang diambil sebaiknya tidak menambah ketegangan dan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas politik di daerah.
Selain itu, HMI Enrekang juga menyarankan agar Pj Bupati menunda kebijakan rotasi pejabat dan evaluasi kepala desa hingga setelah Pilkada selesai. “Idealnya, jika beliau ingin melakukan rotasi atau evaluasi pejabat, itu sebaiknya dilakukan setelah Pilkada. Dengan begitu, kebijakan tersebut tidak akan terkesan memiliki motif politik dan bisa menjaga stabilitas politik serta keamanan menjelang pemungutan suara, “pungkas ketua HMI.
Pilkada yang semakin dekat, HMI Enrekang berharap Pj Bupati dapat memimpin dengan bijak dan memastikan Pilkada berlangsung dengan aman dan lancar. (*)
