Oleh: Mas’ud Muhammadiah
(Mantan Wartawan Pedoman Rakyat dan kini Dosen Universitas Bosowa)
SAYA mengucapkan selamat yang tulus kepada Suwardi Tahir atas terpilihnya secara aklamasi sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan. Kepercayaan ini bukan sekadar posisi. Ini adalah mandat luar biasa yang diberikan kepada seseorang di dunia yang berubah jauh lebih cepat daripada yang bisa kita dokumentasikan.
Pemilihan Ketua PWI Sulawesi Selatan sangat dekat dengan peringatan Hari Pancasila, 1 Juni 2026. Delapan puluh satu tahun yang lalu, Bung Karno menyampaikan pidato yang mengubah jalannya sejarah bangsa. Dia berbicara tentang pendirian bangsa, semangat kerjasama, dan kemanusiaan. Wartawan saat ini adalah keturunan dari semangat itu, meskipun medan perjuangannya sangat berbeda.
Pancasila bukan sekadar tulisan di kertas kuno. Itu adalah pedoman moral yang tetap relevan bagi siapa saja yang memegang pena, kamera, atau mikrofon. Wartawan yang bekerja dengan semangat dari tiang keempat Pancasila — demokrasi yang dipimpin oleh orang bijak — sebenarnya menjalankan fungsi paling dasar dari demokrasi, yaitu menyampaikan kebenaran kepada rakyat. Terutama di Sulawesi Selatan, momen ini menjadi lebih bermakna. Provinsi ini lebih dari sekadar daerah administratif. Ia adalah pusat budaya, perdagangan, dan persimpangan berbagai narasi. Wartawan yang bekerja di sini memiliki beban ganda — melaporkan fakta dan menjaga martabat tanah ini yang kaya akan tradisi.
Dua puluh lebih tahun yang lalu, cara operasional surat kabar tidak begitu berbeda dari bisnis lainnya. Mereka bekerja sesuai tenggat waktu. Mereka menyiapkan bahan berita untuk editor. Mungkin yang lebih menyenangkan adalah aroma koran segar setiap pagi. Dunia itu, dapat dimengerti, kini tidak lagi menjadi mode utama dalam dunia jurnalisme, tetapi seberapa jauh keberadaannya masih tereduksi oleh volume dan variasi pelaporan berita dalam ekosistem informasi hari ini.
Revolusi digital kemungkinan besar menjadi akar dari perubahan-perubahan ini. Revolusi digital berarti setiap orang yang memiliki ponsel juga memiliki sarana untuk melaporkan berita. Situs media sosial, seperti TikTok, dan X dipenuhi pengguna yang melaporkan berita tanpa memperhatikan etika yang diharapkan diikuti jurnalis. Jurnalis profesional semakin lama semakin tertekan untuk menjadi salah satu konsumen dan pelapor berita tercepat, daripada yang paling akurat.
Walter Lippmann, salah satu jurnalis terkemuka abad ke-20 percaya bahwa salah satu peran terpenting dari jurnalisme adalah menciptakan pemahaman antara peristiwa dan komunitas. Ini tetap benar hari ini. Namun, komunitas umumnya tidak sadar akan dunia digital yang cepat yang sepenuhnya dipahami oleh Lippmann.
Saat ini seorang jurnalis di Makassar yang mengetahui tentang kebakaran di Bone, ia dapat menulis laporan untuk medianya. Jika dia cepat, dia mungkin dapat menyerahkan laporan sebelum orang lain memiliki kesempatan untuk menyerahkan laporan mereka. Tetapi dia juga harus memverifikasi—memastikan bahwa korban yang dilaporkan benar adanya, bahwa lokasi akurat, dan bahwa sumber yang dikutip dapat dipercaya.
Kovach dan Rosenstiel menggambarkan prinsip utama jurnalisme sebagai disiplin verifikasi. Menurutnya, tanpa verifikasi, apa pun yang diproduksi dengan kecepatan bukanlah informasi, tetapi bisa jadi hanya hoaks. Keakuratan adalah yang penting – dan seringkali – kecepatan dianggap barang mewah yang tidak disediakan oleh konteks.
Pembaca, sebelum jurnalis bahkan memverifikasi beberapa fakta, sudah mengonsumsi banyak laporan lain tentang peristiwa yang sama. Ini adalah masalah yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan niat baik. Yang dibutuhkan adalah pendekatan, beberapa sistem, dan ekosistem editorial yang secara struktural mendukung verifikasi.
Konsep Society 5.0 pertama kali diluncurkan Jepang sebagai visi masyarakat yang mengintegrasikan teknologi tinggi—kecerdasan buatan, Internet of Things (IoT, jaringan benda-benda terhubung), big data (data masif)—ke dalam kehidupan manusia secara harmonis. Intinya sederhana: teknologi bukan tuan, melainkan alat. Manusia tetap menjadi pusat. Bagi jurnalisme, visi itu seharusnya memberi harapan. Teknologi artificial intelligence (kecerdasan buatan) bisa membantu wartawan memilah ribuan dokumen dalam waktu singkat.
Algoritma bisa mendeteksi pola data yang mustahil ditemukan secara manual. Otomatisasi bisa mengurus laporan rutin sehingga wartawan bisa fokus pada liputan yang membutuhkan kedalaman. Kecerdasan buatan juga bisa membuat hoaks tampak meyakinkan. Deepfake (rekayasa video palsu yang realistis) bisa memperlihatkan seorang pejabat berkata sesuatu yang tidak pernah ia ucapkan.
Di Sulawesi Selatan, literasi digital masyarakat masih beragam, ancaman itu terasa lebih tajam. Pertanyaannya: apakah wartawan kita sudah cukup siap menghadapi realitas ini? Jawabannya tidak seragam. Ada wartawan muda di Makassar yang fasih menggunakan alat verifikasi digital. Ada pula wartawan senior di kabupaten yang belum pernah sekalipun mendengar istilah reverse image search (pencarian gambar terbalik untuk melacak keaslian foto). Kesenjangan ini bukan aib, tetapi ia adalah PR besar organisasi profesi seperti PWI.
Sulawesi Selatan memiliki ekosistem pers yang cukup semarak. Puluhan media daring beroperasi, belasan koran masih terbit, stasiun televisi lokal mengudara, dan radio komunitas tumbuh di banyak daerah. Jumlah itu terlihat menggembirakan di atas kertas. Namun di balik angka itu, ada realita yang lebih getir. Banyak media hidup dari iklan pemerintah daerah. Ketergantungan itu berbahaya karena menciptakan konflik kepentingan yang halus namun nyata. Redaksi yang bergantung pada anggaran dinas tertentu akan sulit menjalankan fungsi pengawasan (watchdog) terhadap dinas yang sama.
