PEDOMAN RAKYAT . SOPPENG – Bupati Soppeng H Suwardi Haseng SE bersama Wakil Bupati Ir Selle Ks Dalle dan segenap anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pemerintah pusat dan daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor Jawa Barat ,Senin 02 Februari 2026 .
Rakornas 2026 dibuka langsung Presiden H Prabowo Subianto mengusung Thema “ Sinergi pusat dan daerah dalam implementasi program prioritas Presiden menuju Indonesia emas Tahun 20245” sebagai forum strategis penyelarasan kebijakan pembangunan nasional dan daerah .
Dalam pidato pembukaan Presiden mengaku hatinya bergetar ketika melihat semangat para kepala daerah dan jajaran Forkopimda menghadiri Rakornas 2026. Ditekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional dan demokrasi yang sehat. Perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi namun tidak boleh diekspresikan dengan cara cara yang memicu kerusuhan dan membahayakan negara. Pembangunan nasional membutuhkan suasana aman, tertib dan kondusif .Kebijakan nasional tidak cukup hanya ditetapkan secara regulatif namun harus dipahami dan disepakati serta diimplementasikan bersama seluruh pemangku kepentingan . Rakornas menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi agar pelaksanaan kebijakan tidak berjalan dengan tafsir masing masing .
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan Rakornas yang diikuti 4.011 peserta dari unsur pemerintah pusat dan daerah , kementerian dan lembaga ,pemerintah provinsi dan kabupaten kota , merupakan upaya mengoptimalkan berbagai capaian program prioritas Presiden Prabowo . Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang menjadi penjabaran Visi Asta Cita Prabowo - Gibran . Kesamaan langkah pusat dan daerah menjadi kunci agar capaian pembangunan yang telah diraih dapat dioptimalkan pada tahun berjalan
Bupati Soppeng katakan dengan pelaksanaan Rakornas menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor demi percepatan pembangunan yang merata dan berkelanjutan,tambah bupati .(ard)
