Lebih jauh, ada kelompok yang nyaris tidak disorot, namun justru menanggung beban paling nyata: kelas menengah, khususnya pelanggan listrik 1.300 VA ke atas.
Mereka tidak pernah dijanjikan secara eksplisit akan tetap membayar, juga tidak pernah dijelaskan bahwa mereka akan menjadi penopang subsidi. Namun pada akhirnya, merekalah yang menutup selisih kebijakan tersebut.
Dalam perspektif fiskal, skema subsidi silang seperti ini bukan hal baru dan bisa dibenarkan. Tetapi menjadi problematik ketika tidak dikomunikasikan secara jujur sejak awal. Transparansi bukan hanya soal angka, melainkan soal kejujuran dalam membangun ekspektasi publik.
Pemerintah kota mungkin memiliki argumen yang kuat: program berjalan, masyarakat berpenghasilan rendah terbantu, dan sistem dianggap lebih adil.
Semua itu bisa saja benar. Namun kritik ini tidak berdiri pada efektivitas kebijakan, melainkan pada integritas komunikasi politik.
Sebab kepercayaan publik tidak runtuh karena satu kebijakan yang tidak sempurna. Ia runtuh karena pola—pola janji yang disederhanakan di awal, lalu dikoreksi secara diam-diam di belakang.
Tagline “MULIA” kini menghadapi ujian yang sesungguhnya. Bukan di baliho, bukan di media sosial, melainkan di pengalaman nyata warga yang masih harus membayar iuran yang dulu diyakini akan dihapus.
Selama masih ada warga yang merasa tidak pernah dijelaskan bahwa “gratis” itu bersyarat, maka yang bermasalah bukan sekadar kebijakannya, melainkan cara kekuasaan itu dibangun sejak awal.
Jika pola ini terus berulang, “MULIA” berisiko kehilangan maknanya. Ia bukan lagi sekadar slogan yang dipertanyakan, melainkan dapat berubah menjadi simbol dari sesuatu yang lebih serius: janji politik yang dikemas dengan rapi, namun tidak pernah sepenuhnya dimaksudkan untuk dipahami secara utuh oleh publik.
