“Kasus ini harus dibongkar sampai ke akarnya, agar sindikat yang bermain di balik perusahaan milik negara ini bisa diadili. Kejahatan anggaran tidak boleh subur di NTB!” tegas Yogi.
Manajemen PLN Bungkam Tanpa Data
Saat menemui massa aksi, General Manager PT PLN UIW NTB dinilai hanya melemparkan argumen normatif tanpa berani menyodorkan data riil pekerjaan lapangan. Ketika didesak soal transparansi nominal dana CSR per tahun dan bentuk pelatihannya, pihak manajemen justru berlindung di balik alasan bahwa hal tersebut merupakan ranah PLN Pusat.
Sikap defensif ini justru semakin memperkuat kecurigaan massa bahwa anggaran pusat telah “dihanguskan” secara ilegal.
4 Tuntutan Mutlak Massa Aksi:
Sebagai poin final, PGPP-NTB melayangkan empat tuntutan tegas yang harus segera dipenuhi oleh PT PLN UIW NTB:
1. Peta Jalan Jelas: Mendesak publikasi *roadmap* pemerataan listrik di pelosok NTB.
2. Stop Pemadaman Asal-asalan: Menuntut penghentian pemadaman bergilir tanpa pola dan meminta penyediaan informasi pemadaman secara ‘real-time’.
3. Buka Laporan CSR: Meminta transparansi laporan triwulan dana CSR PLN UIW NTB selama 5 tahun terakhir.
4. Audit Total Proyek Gratis: Mendesak audit terbuka terhadap alokasi dana program Listrik Sambung Gratis (BPBL) 2026 beserta data penerimanya. (*)
