Menurutnya, Bappeda memiliki posisi strategis dalam menentukan arah perencanaan dan penganggaran program di daerah, termasuk membuka peluang kemitraan program dengan organisasi masyarakat sipil yang telah berpengalaman di lapangan.
“Bappeda sebenarnya memegang kunci dalam membuka ruang kerja swakelola ini. Jika Bappeda bisa membuka sedikit ruang, maka OMS dapat mulai menjalankan kerja-kerja swakelola, mungkin dimulai dari program percontohan terlebih dahulu,” ujarnya.
Selain mendorong Pemerintah Kota Makassar, PKBI Sulsel juga meminta agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan turut dilibatkan secara aktif dalam penanganan HIV/AIDS di daerah. Menurut PKBI, persoalan HIV/AIDS tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, tetapi membutuhkan koordinasi lintas wilayah dan dukungan kebijakan di tingkat provinsi.
PKBI menilai keterlibatan pemerintah provinsi penting untuk memperkuat koordinasi lintas daerah sekaligus memastikan dukungan kebijakan dan pembiayaan yang lebih luas dalam upaya pengendalian HIV/AIDS di Sulawesi Selatan.
Forum tersebut dihadiri oleh perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), organisasi masyarakat sipil, serta media lokal. Diskusi yang berlangsung juga menyoroti pentingnya membangun tata kelola kemitraan yang transparan dan akuntabel antara pemerintah dan komunitas dalam menjalankan program kesehatan masyarakat.
Menutup kegiatan tersebut, Kun Anang Supanto berharap pertemuan ini tidak berhenti sebagai forum diskusi semata, tetapi dapat menjadi titik awal untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam memastikan layanan HIV/AIDS berbasis komunitas tetap berjalan secara berkelanjutan.
“Semoga pertemuan ini menjadi awal yang baik untuk kerja bersama yang lebih kuat ke depannya,” tutupnya. (And)
