Wakil Ketua PGRI Sulsel Prof Muhlis: Sinergitas Pemkot Parepare dan PGRI jadi Modal Utama Mencetak Guru Berkualitas 

Mahyuddin
Mahyuddin 908 Pembaca
2 Menit baca

Follow Pedomanrakyat.co.id untuk mendapatkan informasi terkini.

Klik WhatsApp Channel  |  Google News

PEDOMAN RAKYAT, PAREPARE,  – Wakil Ketua PGRI Sulawesi Selatan, Prof. dr. H. Muhlis Madani, M.Si, menyebut keharmonisan hubungan antara Pemerintah Kota Parepare dengan pengurus PGRI setempat sebagai fenomena yang "langka". Sinergi yang terjalin erat ini dinilai menjadi modal utama dalam mencetak guru bermutu demi kemajuan pendidikan di Kota Niaga tersebut.

Pernyataan tersebut dilontarkan Prof. Muhlis saat memberikan sambutan dalam Konferensi Kerja (Konker) I PGRI Kota Parepare masa bakti 2026 di Auditorium BJ Habibie, kompleks Rumah Jabatan Wali Kota Parepare, Kamis, 23 April.

Menurutnya, pemanfaatan fasilitas negara bagi organisasi profesi guru ini adalah bukti nyata keberpihakan pemerintah.

"Hubungan harmonis antara pemerintah dan PGRI seperti yang terlihat di Parepare ini adalah barang langka di daerah lain. Ini adalah energi positif yang luar biasa dan harus terus dijaga demi marwah organisasi serta kualitas pendidikan kita ke depan," tegas Prof. Muhlis di hadapan ratusan peserta.

Wali Kota Parepare yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan Dede Harirustaman, SSTP, mengamini pernyataan tersebut. Ia menegaskan bahwa sektor pendidikan selalu menjadi prioritas utama lewat berbagai instrumen kebijakan, mulai dari pemberian seragam gratis hingga beasiswa "Parepare Cerdas".

"Konker ini adalah wadah strategis. Pemerintah selalu siap berkolaborasi agar guru-guru kita di Parepare menjadi sosok yang hebat dan kompetitif," ujar Dede.

Fokus Perlindungan Guru

Sementara itu, Ketua PGRI Parepare, Mardiah, S.Pd., M.Pd, menjelaskan bahwa dalam Konker I ini, pihaknya melibatkan 143 peserta yang terdiri dari pengurus kota, cabang, hingga ranting. Agenda utama yang dibahas mencakup penguatan kebijakan profesionalisme serta perlindungan profesi.

"Kami tengah mematangkan program Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk guru, penguatan Perempuan PGRI, hingga persiapan matang menyongsong Porsenijar Sulsel di Sidrap pada Juli mendatang," urai Mardiah.

Baca juga :  DPRD Sulsel Gelar Rapat Dengar Pendapat Bahas Krisis Pendidikan di Makassar

Selain membahas laporan kerja periode Oktober 2025 – Maret 2026, forum ini juga menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) yang lebih inklusif bagi seluruh anggota PGRI se-Kota Parepare. (*)

 

 

u

Bagikan Artikel Ini
Tinggalkan Komentar
error: Content is protected !!