Sebagai bukti atas pernyataan tersebut, adalah lahirnya Perbaikan Administrasi Kependudukan (Sistem Adminduk dan KTP elektronik) sebagai basis data dari Daftar Pemilih Tetap KPU.
Lalu melalui pembangunan infrastruktur IT-KPU, dan pembangunan Siswaslu Bawaslu dan hadirnya lembaga DKPP, serta Perubahan Peraturan Perundangan tentang Pemilu, Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, hingga perubahan Sistem Pemilu dari proporsional tertutup (Pemilu 1999) hingga proporsional “setengah” terbuka (Pemilu 2004), dan proporsional “penuh” terbuka (2009).
Pemilu 2009 adalah Pemilu yang terkorup menurut saya, mengingat DPT hasil infrastruktur Adminduk (e-KTP) di kemendagri dan Infrastruktur IT KPU di KPU, yang pada awal tahun anggaran saat menjelang pelaksanaannya, pihak Pemenang Lelang sempat mempresentasikan simulasi sistem dari Infrastruktur IT KPU, bila dalam waktu yang bersamaan dari seluruh TPS/PPS/PPK seluruh Indonesia mengirimkan data rekapitulasi hasil perhitungan suara ke Server IT KPU.
Namun apa hendak dikata bila harapan tak kunjung menjadi kenyataan, ketika fakta malah berbicara lain di mana konon berita yang viral di masyarakat, seorang anak mahasiswa yang genius membobol system IT KPU dan membuat tabulasi data online berhenti, Hang !
Ketua KPK (Antasari Azhar) kala itu sudah sempat mendatangi KPU dan menyelidiki indikasi korupsi dalam Pengadaan IT KPU terkait Perbedaan Spek dari Daftar Isian Proyek IT KPU dengan Infrastruktur yang sudah terpasang di semua jaringan kantor KPU yang berada di seluruh
Indonesia.
Dan pada saat ditanya oleh wartawan terkait indikasi keterlibatan “Anak dari Orang Kuat di negeri ini”, Ketua KPK dengan lantangnya menjawab “Jangankan Anak ! Bapaknya pun kalau melanggar hukum saya tangkap !!!”.
Namun sebagaimana kita ketahui bersama di tengah gencarnya Kubu Mega Pro saat itu mengumpulkan Bukti-Bukti Pelanggaran / Kecurangan Pemilu, seluruh rakyat Indonesia dikagetkan dengan terbunuhnya seorang Direktur BUMN (Saksi Korupsi Impor Gula di BUMN nya) dengan “Drama Cinta Segitiga” seorang Caddi Golf di padang Golf Modernland di Tangerang dengan korban/almarhum Direktur BUMN yang adalah suami (nikah siri) si caddi golf.
Dengan Ketua KPK RI, Pemilu 2014 bagi saya pribadi adalah sebuah “starting point” bagi Komitmen Perbaikan secara menyeluruh Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas KKN, terlepas dari Pelantikan Bapak Joko Widodo dan Pak JK yang memenangkan Pemilu.
Secara berturut-turut kasus korupsi
Adminduk/e-KTP menyeret mantan Mendagri, dan serangkaian peristiwa pengungkapan kasus-kasus korupsi di era Pemerintahan sebelumnya seolah susul menyusul terungkap.
Pelanggaran dan kecurangan baik yang merupakan tindak pidana maupun bukan tindak pidana, sejatinya merupakan perampasan Kedaulatan Politik dari tangan rakyat/pemilih.
Kesiapan, kesediaan dan kemampuan seluruh Parpol bersama KPU dan Bawaslu untuk menyelenggarakan Pemilu yang bersih dan bebas KKN adalah merupakan perwujudan dari sebuah Political Will Nasional bagi Pemilu Indonesia Bersih.
Gugatan MK terkait perubahan system proporsional tertutup, sialektika Politik Uang versus Politik Identitas, kinerja prima dari Infrastruktur IT seluruh Kementerian / Lembaga Negara yang terkait. Sudah barang tentu merupakan harapan kita bersama !!! (***)
