PEDOMANRAKYAT, TAKALAR — Polemik pelaporan warga oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar pasca-insiden robohnya pagar Kantor Bupati terus bergulir dan menuai tanggapan dari berbagai pihak.
Jika sebelumnya Pengurus Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar (PB HIPERMATA) menilai langkah Pemkab represif, pandangan berbeda datang dari Badan Investigasi Nasional LIDIK PRO (BIN-PRO) Sulawesi Selatan.
Ketua DPP BIN-PRO Sulsel, Ismar, SH., angkat bicara untuk memberikan klarifikasi dan bantahan terhadap narasi yang menyudutkan penegakan hukum dalam kasus ini.
Menurut Ismar, publik harus mampu memisahkan antara hak menyampaikan aspirasi dengan tindakan perusakan aset atau fasilitas pemerintah yang merupakan milik negara dan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.
“Kita harus objektif melihat persoalan ini. Apa yang terjadi pada pagar Kantor Bupati Takalar itu adalah tindakan perusakan fasilitas negara, dan secara hukum merupakan dugaan pelanggaran pidana. Ini dua hal yang sangat berbeda dan harus dipisahkan dari substansi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat,” tegas Ismar, SH.
Hukum Harus Tegak, Fasilitas Negara Milik Bersama
Ismar menyayangkan adanya opini yang menggiring bahwa Pemkab Takalar anti-kritik atau melakukan kriminalisasi terhadap rakyatnya sendiri. Ia mengingatkan bahwa fasilitas pemerintah dibangun menggunakan anggaran negara untuk menunjang pelayanan publik sehingga menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga dan merawatnya.
Menurutnya, apabila terbukti terjadi perusakan terhadap aset pemerintah secara bersama-sama, maka perbuatan tersebut berpotensi memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP tentang penggunaan kekerasan terhadap barang secara bersama-sama dan/atau Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang.
