PEDOMANRAKYAT, NGAWI – Kementerian Pertanian mempercepat tanam padi serentak di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur sebagai langkah strategis menjaga produksi pangan nasional di tengah awal musim kemarau. Percepatan ini diarahkan untuk meningkatkan luas tambah tanam (LTT) secara signifikan guna memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga dan mendukung target swasembada pangan berkelanjutan.
Melalui gerakan ini, ditargetkan kenaikan LTT hingga 3,4% dalam satu hari atau dua kali lipat dari hari sebelumnya, sebagai bagian dari upaya akselerasi produksi di tengah potensi tekanan iklim.
Gerakan yang dipusatkan di Kabupaten Ngawi ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melalui Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan mengusung tema “Sawah Bersholawat Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan”.
Langkah percepatan tanam ini sekaligus menjaga tren positif sektor pertanian. Tercatat, luas tanam periode Oktober 2025 hingga Maret 2026 meningkat 9,7%, sementara produksi beras naik lebih dari 2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Inisiator kegiatan, Kepala BBPOPT sekaligus Penanggung Jawab Swasembada Pangan Berkelanjutan (SPB) Jawa Timur, Yuris Tiyanto menegaskan bahwa percepatan tanam harus menjadi gerakan kolektif yang terukur.
“Melalui gerakan hari ini diharapkan kenaikan LTT bisa mencapai 3,4% dalam satu hari atau dua kali lipat dari hari sebelumnya. Ini bukan seremonial, tetapi gerakan yang harus berdampak nyata,” tegasnya.
Ia melanjutkan, “Kegiatan ini kita dedikasikan untuk menuju Jawa Timur yang makmur. Kita tidak hanya ingin tampil menjadi nomor satu, tetapi harus diiringi dengan peningkatan hasil. Jawa Timur harus selangkah lebih maju. Untuk itu kita harus berjamaah, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Sinergi lintas instansi mutlak diperlukan.” ujarnya.
Untuk mendukung percepatan tersebut, berbagai langkah strategis terus diperkuat, mulai dari percepatan olah tanah, optimalisasi irigasi dan pompa air, hingga penguatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, TNI, penyuluh, dan petani.
Pengawalan terhadap organisme pengganggu tumbuhan (OPT) juga menjadi perhatian penting melalui pemanfaatan teknologi digital seperti sistem SIFORTUNA yang dikembangkan BBPOPT. SIFORTUNA saat ini telah menjadi salah satu menu pada dashboard Operation Room, dan dimanfaatkan oleh Kantor Staf Presiden (KSP) dalam menyampaikan informasi pengamanan produksi kepada Presiden Republik Indonesia.
