Di masa Wali Kota Danny Pomanto, kawasan jogging track yang dikenal sebagai “Taman Karebosi” sempat ditutup untuk direvitalisasi. Namun proses itu terhenti di tengah jalan.
Alasannya klasik: anggaran habis.
Sudah tiga tahun berlalu. Area itu tak lagi difungsikan. Yang tersisa hanyalah ruang kosong yang perlahan berubah menjadi “hutan kota” tak terawat.
Ruang publik menyusut.
Sementara jamaah terus bertambah.
Di situlah batas-batas itu mulai kabur.
Lapangan yang tak lagi cukup memaksa jamaah meluber ke jalanan. Kondisi tanah yang basah akibat hujan sepekan terakhir semakin mempersempit ruang yang layak digunakan.
Laki-laki dan perempuan berbaur tanpa sekat yang jelas.
Bukan karena mereka tak paham aturan, tapi karena fasilitas yang tak memadai memaksa mereka mengambil pilihan yang ada.
Petugas Satpol PP sudah bekerja.
Mereka mengarahkan, menertibkan, mengimbau.
Tapi ini bukan lagi soal petugas di lapangan.
Ini soal kebijakan.
Ini soal keseriusan.
Ini soal kehadiran negara—dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar—di tengah momen sakral umatnya.
Pertanyaannya sederhana:
Kenapa di era teknologi maju, suara khutbah justru tidak sampai ke seluruh jamaah?
Kenapa momen sebesar Idul Fitri—yang hanya terjadi sekali setahun—tidak dipersiapkan dengan sistem audio yang layak?
Kenapa tradisi pelayanan publik seperti pengumuman RRI justru hilang, tanpa ada inovasi pengganti?
Ini bukan sekadar kekurangan teknis.
Ini kelalaian.
Dan lebih dari itu—ini bentuk ketidakpedulian.
Pemerintah Kota Makassar tidak bisa lagi bersembunyi di balik alasan klasik: keterbatasan atau situasi di lapangan.
Karena faktanya, ini bukan hal baru. Ini terjadi setiap tahun. Dan setiap tahun pula, dibiarkan.
Padahal solusinya jelas:
Distribusi speaker harus menjangkau seluruh area, termasuk jalan raya yang selalu dipadati jamaah.
Pengelolaan zonasi jamaah harus lebih tegas, dengan pemisahan yang manusiawi dan terarah.
Dan yang paling penting—mengembalikan fungsi pelayanan publik dalam momentum keagamaan, entah melalui RRI, sistem digital, atau inovasi lain.
Karebosi bukan sekadar lapangan.
Ia adalah simbol.
Ia adalah ruang ingatan.
Ia adalah tempat di mana
Makassar seharusnya menunjukkan wajah terbaiknya—sebagai kota yang peduli, tertib, dan memuliakan warganya.
Namun pagi itu, di bawah langit mendung, Karebosi justru memperlihatkan hal sebaliknya:
Sebuah kota yang ramai, tapi tidak terkelola.
Sebuah ibadah yang khusyuk, tapi tak sepenuhnya terfasilitasi.
Sebuah khutbah yang penting—tapi tak terdengar.
Dan jika ini terus dibiarkan, maka yang hilang bukan hanya suara.
Tapi makna.
