Ia mendorong pemerintah kota untuk segera merumuskan skema relokasi yang berkelanjutan dan memberikan jaminan bahwa roda ekonomi para pedagang kecil ini tidak berhenti di tengah jalan.
Setali tiga uang, Bung Tono juga mengecam aksi pembersihan lapak yang dilakukan secara represif dan minim ruang diskusi.
“Banyak PKL kehilangan mata pencaharian tanpa kepastian masa depan. Praktik sepihak ini harus dihentikan dan diganti dengan solusi konkret,” imbuhnya.
Pemerintah Kota Makassar sendiri diharapkan mampu mendorong akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi PKL terdampak, mengedepankan dialog dalam penataan, serta menyediakan ruang niaga yang representatif agar mereka bisa naik kelas.
Lebih lanjut, KGR menggarisbawahi langkah strategis lainnya: pengesahan UU Ketenagakerjaan yang pro-buruh, penghapusan total sistem *outsourcing*, serta pemberian sanksi pidana bagi korporasi yang membangkang terhadap putusan hukum.
Terkait ancaman penggusuran di kantong-kantong pemukiman kumuh Makassar, KGR meminta pemerintah kota hadir untuk melegalkan lahan mereka melalui program reforma agraria serta mengintegrasikannya ke dalam program rumah layak huni bagi rakyat miskin.
Langkah taktis yang harus segera diambil adalah membuka ruang komunikasi antara warga, pemerintah daerah, dan ATR/BPN Makassar untuk percepatan sertifikasi tanah rakyat, sehingga konflik agraria perkotaan dapat terselesaikan secara efektif.
Kendati berhasil menorehkan beberapa capaian, KGR secara ksatria memohon maaf kepada seluruh massa aksi dan masyarakat atas segala kekurangan selama penyelenggaraan May Day Fest 2026.
“Kami sadar kegiatan ini jauh dari sempurna. Ini adalah kali pertama May Day dikemas dengan konsep festival, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang murni terkonsentrasi di jalanan. Ini akan menjadi bahan evaluasi besar kami,” tutur perwakilan koalisi.
KGR menegaskan bahwa perubahan format ini adalah eksperimen untuk membangun pendekatan baru; mengawinkan tekanan massa dengan diplomasi langsung, meski diakui masih memerlukan banyak perbaikan teknis.
Namun, mereka memberikan peringatan keras bahwa seluruh kesepakatan yang telah dicapai tidak boleh menguap menjadi sekadar janji manis di atas kertas.
“Kesepakatan ini adalah hasil keringat perjuangan, bukan hadiah cuma-cuma. Jika pemerintah ingkar janji, kami tidak akan ragu untuk kembali memutihkan jalanan dengan massa yang jauh lebih besar,” pungkas Rianto menutup pernyataannya.
May Day Fest 2026 di Makassar sukses menyatukan berbagai elemen, mulai dari buruh, mahasiswa, hingga pedagang. Momentum ini diyakini menjadi fondasi kokoh untuk memperkuat persatuan gerakan rakyat dalam menjemput keadilan sosial yang hakiki. (*)
