5. Penindakan tegas terhadap perusahaan pelanggar hak buruh
Kebijakan ekonomi yang melindungi rakyat kecil, pedagang, petani, dan pekerja sektor informal
Koordinator KGR, Akhmad Rianto, menegaskan bahwa May Day bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum politik buruh untuk menagih tanggung jawab negara.
“Kalau hanya berhenti di panggung dan dialog, ini mundur. Buruh butuh keputusan, bukan sekadar didengar,” tegasnya.
Di sisi lain, Kapolda Sulawesi Selatan, Djuhandhani Rahardjo Puro, mengapresiasi pendekatan dialogis karena menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Namun stabilitas tanpa keadilan menjadi kritik yang tak bisa dihindari. Sejarah menunjukkan, banyak perubahan kebijakan lahir bukan dari forum resmi, tetapi dari tekanan kolektif yang konsisten.
Keterlibatan organisasi buruh besar seperti Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, Serikat Gabungan Buruh Nasional, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, kekuatan buruh tetap solid. Artinya, pilihan untuk berdialogdan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menunjukkan bahwa bukan karena tekanan melemah, tetapi memberi kesempatan lbagi pemerintah untuk merespons tanpa eskalasi aksi.
Sorotan kini tertuju pada Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,.apakah akan memanfaatkan momentum ini untuk mengambil keputusan cepat, atau kembali membiarkan tuntutan buruh berputar dalam siklus tahunan tanpa realisasi?
May Day 2026 di Makassar membuka peluang baru tapi juga mengandung risiko besar. Jika tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat, maka “festival” ini akan dibaca sebagai upaya meredam, bukan menyelesaikan.
Pada akhirnya, buruh tidak menuntut panggung. Mereka menuntut perubahan. Dan perubahan tidak lahir dari seremoni, melainkan dari keberanian mengambil keputusan. (*)
