PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, mengungkap adanya indikasi ketidakwajaran harga satuan dan penyaluran yang tidak tepat sasaran dalam pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Menurutnya, perkara tersebut kini tengah didalami penyidik Kejati Sulsel sejak November 2025. Hingga saat ini, sekitar 30 saksi telah diperiksa, mencakup pihak-pihak yang mengetahui proses penganggaran, perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Penyidik juga melakukan penggeledahan dan penelusuran dokumen administratif serta finansial di sejumlah lokasi, antara lain kantor organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulsel, serta kantor pihak rekanan di Kabupaten Gowa dan Bogor.
Selain itu, kata dia, Kejati Sulsel telah melakukan pencekalan terhadap enam orang serta menyita uang tunai senilai Rp1,25 miliar yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Penanganan kasus pengadaan bibit nanas ini turut dilaporkan Kajati Sulsel dalam rapat bersama Komisi III DPR RI saat kunjungan kerja spesifik di Makassar, Jumat (6/2/2026). Dalam forum tersebut, Kajati memaparkan perkembangan penyidikan sekaligus menjelaskan dasar penanganan perkara yang berawal dari laporan masyarakat dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.
LHP BPK RI Nomor 37.B/LHP/XIX.MKS/05/2025 tanggal 23 Mei 2025 tentang Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 mengungkap, beber Kajati Sulsel, belanja barang persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat tidak dilaksanakan sesuai ketentuan. BPK menemukan permasalahan pada tahap perencanaan bantuan, ketidaksesuaian status penerima dengan kriteria yang dipersyaratkan, serta lemahnya pengendalian pelaksanaan kegiatan.
