Akselerasi teknologi dan penetrasi ekonomi sudah sepatutnya beriringan dengan pemeliharaan akar budaya, agar arus modernitas tidak mencabut jati diri Indonesia sebagai bangsa yang beradab dan berperadaban tinggi.
Membumikan Kearifan Lokal dalam Arus Kebijakan Negara
Menghadapi kompleksitas dinamika zaman, khazanah kearifan lokal yang hidup di ruang-ruang adat sebenarnya menawarkan kompas solusi atas berbagai problematika bangsa—mulai dari konservasi alam, resolusi konflik, ketahanan pangan mandiri, hingga pembentukan karakter generasi muda.
Sudah masanya nilai-nilai luhur adat diberikan panggung dan ruang yang lebih luas dalam proses formulasi kebijakan publik, baik di ranah domestik daerah maupun di tingkat nasional.
Langkah strategis ini selaras dengan titah Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Satu hal yang pasti, amanat suci konstitusi tersebut tidak boleh berhenti sebagai pemanis dokumen hukum belaka, melainkan harus diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret yang maslahatnya dirasakan langsung oleh masyarakat adat di seantero Nusantara.
Memosisikan Mitra Adat sebagai Pilar Strategis Pembangunan
Dalam lanskap Indonesia modern, institusi Kerajaan, Kesultanan, dan Pemangku Adat memang tidak lagi mengonsolidasikan kekuatan politik praktis seperti masa lampau. Namun, peran mereka tetap krusial sebagai penjaga kompas moral, episentrum pelestarian budaya, perekat harmoni sosial, dan muara kebijaksanaan kolektif.
Keberadaan mereka adalah jembatan emas yang menghubungkan memori masa lalu, realitas hari ini, dan proyeksi masa depan bangsa. Di tengah pergeseran sosial yang melesat cepat, petuah dan nilai luhur warisan leluhur tetap sangat relevan sebagai pemandu moral demi mewujudkan Indonesia yang lebih beradab.
Atas dasar itulah, negara perlu merangkul Lembaga Adat, Kerajaan, dan Kesultanan sebagai Mitra Strategis Pembangunan Nasional, bukan sekadar menjadikannya objek tontonan atau pajangan budaya.
Saatnya Negara Menyimak dengan Kepekaan Nurani
Setiap aspirasi yang disuarakan oleh para Raja, Sultan, dan Pemangku Hadat Nusantara pada hakikatnya adalah jeritan kebudayaan, panggilan sejarah, dan denyut nadi identitas bangsa. Tuntutan ini sama sekali tidak mengancam integrasi nasional, melainkan justru memperkokoh sendi-sendi kebangsaan yang berdiri di atas pilar kebininekaan.
Kini saatnya Pemerintah membuka mata dan telinga lebih lebar untuk merespons dinamika di akar rumput masyarakat adat, mulai dari percepatan pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat, perlindungan hak ulayat, revitalisasi situs sejarah, hingga pelibatan aktif Pemangku Hadat dalam roda pembangunan.
Sebab, Indonesia yang maju dan digdaya bukanlah negara yang melupakan asal-usulnya, melainkan bangsa yang mampu melompati batas kemajuan teknologi tanpa pernah kehilangan keunikan jati dirinya.
“Mendengar suara Raja, Sultan, dan Pemangku Hadat Nusantara berarti Menjaga Warisan Leluhur, Menghormati Konstitusi, Memperkuat Persatuan Bangsa, dan Meneguhkan Indonesia sebagai Rumah Besar yang Adil bagi seluruh Anak Bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote.”
Semoga gagasan ini dapat memantik kesadaran kolektif kita dalam memperkuat penghormatan terhadap adat istiadat, Kerajaan, Kesultanan, serta Masyarakat Hukum Adat sebagai pilar utama penyangga kejayaan Indonesia.
Keberagaman pusaka yang diwariskan oleh para leluhur adalah kekayaan yang tak ternilai harganya dengan materi. Ketika warisan budaya, kearifan lokal, dan hak-hak Masyarakat Adat mendapatkan panggung yang terhormat dalam kehidupan bernegara, maka Indonesia akan berdiri tegak sebagai bangsa yang perkasa, beradab, dan bermartabat di mata dunia.
“Adat Dipelihara, Budaya Dijaga, Persatuan Diperkuat, dan Indonesia Raya Dimuliakan.”
“Beragam, Bersatu, dan Berdaya untuk Indonesia Raya”
Salam Sehat, Salam Kedamaian dan Salam Keberagaman Nusantara serta Hormat Penuh Takzim. (*)
