Usai pembukaan, nara sumber dari Balai Besar Guru Penggerak Sulsel Dr Arwin memberi materi pengantar kemudian membagi peserta menjadi sembilan kelompok beradasarkan kecamatan asal sekolahnya.
Setiap kelompok memaparkan potensi dan kendala yang dihadapi oleh masing-masing guru di sekolahnya terkait implementasi kurikulum merdeka jalur mandiri.
Dalam diskusi itu, terungkap, umum mereka terkendala di ketersediaan jaringan internet yang kurang memadai, khususnya sekolah yang jauh dari kota. Yang paling berat adalah, mereka yang lokasi sekolahnya berada di seberang danau atau sungai.
Selain itu, banyak juga guru yang sudah lanjut usia dan menjelang pensiun sehingga tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi. Seperti diungkapkan kelompok dari Kecamatan Towuti. Bahkan, di daerah itu belum ada wi-fi.
Di daerah tersebut banyak kepala sekolah yang menjadi guru biasa, sehingga anjlok produktivitasnya.
Kendala lainnya, partisipasi orang tua murid di wilayah itu nyaris tidak ada. Mungkin karena mereka umumnya bermata pencaharian nelayan dan petani sehingga perhatian terhadap pendidikan anak-anaknya kurang memadai.
Pasokan listrik dari PLN yang kadang-kadang putus tiba-tiba juga menjadi salah satu kendala.
“Jika sementara login atau melakukan pembelajaran, tiba-tiba listrik padam maka apa yang kami kerjakan menjadi sia-sia,” ungkap salah seorang guru.
Setelah memahami potensi dan kendala yang dihadapi terkait implementasi kurikulum merdeka di sekolah masing-masing, peserta pendampingan kemudian dipandu oleh pemateri lainnya dari BBGP Sulsel Dr Jamaluddin untuk mengatasi setiap permasalahan dihadapi.
Termasuk membuat aksi nyata yang belum dipahami. Mereka juga dimotivasi agar bisa menjadi motor penggerak di sekolah masing-masing, bahkan di sekolah lain di wilayah kerjanya untuk menyukseskan implementasi kurikulum merdeka jalur mandiri.
