PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR– Menyoal keberadaan ‘Pak Ogah’ (orang-orang yang berusaha ‘mengatur’ lalu lintas dengan imbalan uang seikhlasnya dari pengguna jalan, red), di ruang publik yang banyak bermunculan dan beraktifitas di pertigaan, perempatan hingga ke penyeberangan jalan melakukan aksi pengaturan atau menyeberangkan kendaraan di wilayah Kota Makassar menjadi sorotan di jagad maya alias media sosial.
Namun hal ini dinilai oleh dosen Sosiologi Universitas Ichsan Sidrap, Dr Imran Kamaruddin, S. Kom adalah merupakan masalah sosial yang seharusnya ditangani oleh institusi terkait di pemerintahan.
“Kehadiran pak Ogah ini di jalan merupakan persoalan sosial. Itu dilatar belakangi pendidikan pak Ogah yang minim dan untuk penanganannya harus lintas sektoral,” terang Imran Kamaruddin, Jumat sore (19/04/2024) di Makassar.
Ditambahkan, pak Ogah saat ini sudah menjadi profesi yang diperkuat dengan adanya nilai pendatang yang dihasilkan di jalan saat melakukan pengaturan atau penyeberangan kendaraan bermotor. Menurutnya, pendapatan itu kan luar biasa.
Nah, jika mau menghilangkan keberadaan pak Ogah, lanjut Dosen ilmu Sosiologi ini pemerintah setempat harus menciptakan pekerjaan alternatif yang hasilnya setara dengan penghasilan pak Ogah saat ini. Tapi apakah hal ini dapat dilakukan ?
“Hal tersebut merupakan persoalan klasik. Bukan hanya keberadaan pak Ogah yang kerap disorot, tetapi juga pada gembel dan pengemis (Gepeng). Kalau penghasilan mereka dirata-ratakan perhari dan dikalkulasikan sebulan mencapai Rp 4 jutaan,” ucapnya.
Ada beberapa lokasi yang menjadi ruang publik dan arena praktek pak Ogah dan harus menjadi perhatian pemerintah setempat, seperti Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan AP Pettarani, Jalan Sultan Alauddin, Jalan Hertasning dan beberapa titik lainnya, tandas dosen Sosiologi Universitas Ichsan Sidrap, Dr Imran Kamaruddin, S. Kom.(Hdr)
