PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Koalisi Advokasi Tambang (KATA) Provinsi Sulawesi Selatan mendesak pihak berwewenang untuk menindak tegas PT Citra Lampia Mandiri (PT CLM), perusahaan tambang di Kabupaten Luwu Timur karena telah melakukan serangkaian praktek melawan hukum.
Dugaan tindakan melawan hukum tersebut antara lain, PT CLM diduga tidak memiliki izin limbah B3, sementara perusahaan ini mendominasi dugaan pencemaran Sungai Malili.
Perusahaan tambang nikel ini dalam melakukan produksi diduga tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan.
Kemudian, dalam membangun pelabuhan di perairan Lampia Malili, tidak melakukan konsultasi secara transparan dengan masyarakat. Sementara dampak dari operasionalnya pelabuhan ini selain diduga mengakibatkan pencemaran pesisir, juga sumber mata pencarian masyarakat di kawasan ini.
Desakan tersebut disampaikan KATA dalam konferensi pers yang dilaksanakan pada Rabu (29/06/2022), di Kantor LBH Makassar, Jalan Nikel 01 Blok A22 Nomor 18.
Dalam kegiatan itu, dari koaliasi yang terdiri atas enam organisasi masyarakat sipil di Sulawesi Selatan yang konsen dalam tata kelola sumber daya alam ini juga mengemukakan penguasaan Sumber Daya Alam (SDA) di Kawasan Hutan Sulawesi Selatan lebih banyak didominasi oleh perusahaan yang bergerak di sektor industri pertambangan, ketimbang masyarakat lokal.
Catatan KATA Sulawesi Selatan (2022), sekitar 128.824,82 hektar kawasan hutan Sulsel telah dibebani konsesi izin industri pertambangan dengan jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi dan operasi produksi sebanyak 114 izin.
Sejak 2021, KATA Sulawesi Selatan telah melakukan review perizinan atas beberapa perusahaan. Salah satu perusahaan, PT Citra Lampia Mandiri diduga kuat memiliki banyak pelanggaran sejak pengurusan awal perizinan hingga mulai melakukan operasi produksi. Temuan dugaan pelanggaran tersebut antara lain ;
